Sikapi Perintah Presiden RI Terkait PID, Wabup Jeneponto Bersama Forkopimda Gelar Operasi Pasar

JENEPONTO - Pemerintah daerah, dalam hal ini Wakil Bupati Jeneponto, Paris Yasir bersama Sekda, Muh Arifin Nur Kapolres AKBP Andi Erma Suryono, Dandim Letkol Inf Agus Tanra, Disperindag, Kabag Ekonomi, serta Dinas Ketahanan Pangan dan beberapa Pimpinan OPD lingkup Pemerintahan Kabupaten Jeneponto, menggelar operasi pasar.

Kali ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) ini menggelar operasi pasar di Pasar Induk Karisa Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Selasa (7/02/2023).

Baca juga: Rafli: Kebijakan Larang Ekspor Minyak Goreng dan CPO Perlu Dievaluasi

Wabup Paris Yasir menjelaskan, operasi pasar ini dilakukan sebagai tindakan lanjut dalam menyikapi perintah Presiden RI terkait Pengendalian Inflasi Daerah (IPD).

Dari hasil pantauannya bersama dengan TPID, Paris Yasir bilang harga pasar masih tetap normal.

Baca juga: Ombudsman RI Minta Pemerintah Tidak Terburu-Buru Berlakukan BPJS sebagai Syarat Pelayanan Publik

"Alhamdulilah, hasil pantauan kami di lapangan untuk sementara ini masih normal. Kalau harga beras sekira 8 ribuan, " katanya.

Baca juga: Meningkat 45,60%, Disdag Sulsel: Ekspor Sulsel Triwulan 1-2022 Capai Rp 6,97 Triliun

Dia berharap mudah-mudahan harga masih tetap seperti ini. Lagian juga belum menjelang bulan puasa.

Hanya saja, kata Paris, terdapat catatan di lapangan keluhan dari pihak pedagang yang tidak mendapat beras untuk dibeli. Beras mahal saja agak sulit dibelinya. 

Baca juga: BPS Ungkap Data Miskin di Jeneponto 2010-2021, Hasilnya Mengejutkan

"Kita catat ini, makanya tadi Dinas Perdaging dan Kabag Ekonomi bekerjasama dengan Bulog untuk mensuplai beras dengan harga Rp.7.500 (tujuh ribuh lima ratus rupiah) itu beras dari Bulog, " bebernya.

Terpenting lanjut Paris, Untuk mencegah terjadinya inflasi di daerah sesuai perintah Presiden dimungkinkan menggunakan TPID dalam melaksanakan pengendalian inflasi daerah di Jeneponto.

Baca juga: Kerugian Masyarakat Akibat Krisis Minyak Goreng Capai Rp 3,38 Triliun

Misal, tutur Ketua DPD NasDem Jeneponto ini, terdapat barang-barang langkah yang tergolong mahal di Kabupaten Jeneponto, pihaknya tentu mendatang barang dimkasud dengan intervensi harga ataukah intervensi biaya sampai barang tersebut ada di Kabupaten Jeneponto.

"Tentu dengan itu kemungkinannya kita akan melakukan MoU-MoU untuk menghadirkan barangnya, " terang sapaan KK Paris ini.

Penulis: Syamsir